REPORTASE,- Hari ini ada berita yang cukup unik dan menimbulkan tanda tanya. Ada 3 oknum penggiat gerakan 2019 Ganti Presiden yang menggelar aksi di 3 kota yang berbeda.
Neno akan menggelar aksi 2019 Ganti Presiden di Pakanbaru, Riau, Dhani akan menggelar di Surabaya, dan Ratna di Pangkal Pinang, Pulau Bangka.
Baca juga: Mengaku Masih Waras, Inilah Relawan Gatot Nurmantyo Yang Berubah Haluan Mendukung Jokowi
Entah kebeutulan atau memang sudah disengaja, ketiganya menggelar aksi sendiri-sendiri, tidak berkumpul menjadi satu. Mungkin biar gerakan #2019GantiPresiden bisa semakin menyebar luas ke seluruh Indonesia.
loading...
Namun entah kenapa, ketiganya sama-sama ditolak. Neno dihadang oleh warga Pakanbaru di Bandara. Neno bahkan sampai menelpon Fadli Zon minta bantuan. Dhani ditolak oleh warga Surabaya. Sedangkan Ratna Sarumpaet juga ditolak di Pangkal Pinang. Mengapa bisa sama seperti ini?
Saya tidak yakin seluruh masyarakat di berbagai kota bisa kompak menolak aksi # #2019GantiPresiden. Saya berkeyakinan di beberapa wilayah ada pendukung Prabowo-Sandi. Kantor cabang Gerindra dan PKS juga tentu tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Namun kalau memang kenyataannya masyarakat di berbagai wilayah kompak menolak #2019GantiPresiden, saya justru senang. Artinya, pencapaian Jokowi mamu membuat rakyat percaya dan enggan untuk mengganti presiden.
Terlepas apakah penolakan deklarasi gerakan #2019GantiPresiden yang digalakkan oleh Neno, Ratna, serta Dhani adalah rekayasa atau memang kejadian sebenarnya seperti itu, yang pasti sebenarnya Gerindra dan PKS senang dengan penolakan itu. Mereka tidak khawatir sama sekali #2019GantiPresiden menjadi loyo karena penolakan itu. Mereka tidak khawatir dengan penolakan #2019GantiPresiden di beberapa daerah. Pasalnya, penolakan #2019GantiPresiden juga menguntungkan kubu mereka.
Gerindra dan PKS bisa memframing penolakan deklarasi #2019GantiPresiden, untuk menuduh pemerintah atau rezim yang berkuasa saat ini panik dengan gerakan #2019GantiPresiden dan ingin mengebirinya. Gerindra dan PKS bisa memframing bahwa pemerintah tidak peduli dengan penolakan itu. Menurut Fadli Zon, penghadangan dan penolakan Neno di Riau jelas merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) dan hak warga negara yang diatur dalam konstitusi.
loading...
Ratna Sarumpaet bahkan sampai mengatakan bahwa dirinya dianggap sebagai teroris setelah acara diskusi dengan tema #2019GantiPresiden ditolak oleh massa.
Komentar yang dilontarkan oleh Fadli Zon dan Ratna Sarumpaet yang seolah-olah begitu marah dan kecewa dengan perlakuan masyarakat dan aparat kepolisian terhadap gerakan #2019GantiPresiden sebenarnya hanya bertujuann agar mereka bisa memframing rezim saat ini seperti diktator yang berusaha mengebiri kampanye rivalnya.
Semakin sering dan semakin banyak wilayah yang menolak deklarasi gerakan #2019GantiPresiden , Gerindra dan PKS semakin mudah untuk membuat isu bahwa rezim saat ini panik, sehingga menggunakan segala cara untuk mengebiri deklarasi #2019GantiPresiden. Gerindra dan PKS bisa play victim, membuat mereka seolah-olah didzalimi oleh pemerintah.
Maka dari itu, saya yakin Gerindra dan PKS semakin senang jika Neno, Ratna, da Dhani terus mengadakan deklarasi #2019GantiPresiden di berbagai wilayah di Indonesia. Ditolak atau tidak, aksi #2019GantiPresiden tetap menguntungkan Gerindra dan PKS.
Jika aksi #2019GantiPresiden diterima, Gerindra dan PKS akan senang karena semakin banyak masyarakat yang diajak untuk mengganti presiden. Namun jika aksi #2019GantiPresiden ditolak, Gerindra dan PKS pun tetap senang. Pasalnya, mereka bisa membuat isu seolah-olah sedang didzalimi oleh pemerintah. Mereka bisa membangun opini publik bahwa pemerintah panik dan akhirnya mencoba menghalangi aksi #2019GantiPresiden.
Framing Gerindra dan PKS didzalimi pemerintah karena dinilai menghalangi aksi #2019GantiPresiden sangat penting bagi mereka. Pasalnya, setelah Jokowi menggandeng KH. Ma’ruf Amin, mereka bisa dipastikan tidak akan menggunakan isu agama dan ulama, seperti framing pemerintah melakukan kriminalisasi ulama karena pasti tidak akan laku.
Oleh sebab itu, Gerindra dan PKS akan mencari bahan untuk membuat isu-isu baru, yang tujuannya untuk mendiskreditkan pemerintah. Pemerintah akan diframing sedemikian buruk. Tujuannya, agar masyarakat tidak memilih Jokowi di Pilres 2019.
Simak juga: Ini Hasil Pertemuan Politikus PDIP dengan Habib Rizieq di Mekah
Saya berani bertaruh jika Gerindra dan PKS akan terus mendorong Neno, Ratna, Dhani, Mardani untuk menggelar aksi #2019GantiPresiden di berbagai wilayah di Indonesia. Tak perlu takut ditolak. Pasalnya, semakin sering ditolak, akan semakin mudah untuk memframing bahwa pemerintah telah dzalim terhadap mereka. Mereka bisa membuat narasi bahwa presiden Jokowi adalah pemimpin diktator, yang mencoba menghalangi siapapun yang hendak menjegalnya.
0 Komentar